Lanjutan peningkatan Jalan Usaha Tani Bintak-Belong yang menghubungkan Banjar Dinas Landih dan Banjar Dinas Penaga mulai di kerjakan pada Rabu 21/5/2025. Lanjutan Peningkatan jalan usaha tani ini merupakan kegiatan peningkatan jalan yang didanai melalui APBDes Landih Tahun Anggaran 2025. Pengerjaan jalan sepanjang 579 m ini direncanakan akan dimulai di awal bulan namun karena kondisi cuaca yang kurang mendukung mengakibatkan pengerjaan baru bisa dilaksanakan. Peningkatan jalan usaha tani dengan metoda rabat beton ini masih menggunakan pola sinergi ...

Landih, 19 Mei 2025 – Pemerintah Desa Landih melaksanakan pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dan Baliho Penggunaan Dana Desa APBN Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Pemasangan Baliho baru dilakukan karena adanya perubahan APBDes mendahului terkait perubahan pengunaan prioritas anggaran. Baliho yang dipasang memuat informasi lengkap mengenai pendapatan, belanja, serta rincian program dan kegiatan ...

Landih, (Selasa, 6/5/2025) Bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih, Pemerintah Desa Landih bekerja sama dengan Puskesmas Bangli Utara menyelenggarakan kegiatan Kelas Ibu Hamil. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan para ibu hamil dalam menjalani masa kehamilan yang sehat dan aman. Kelas ibu hamil ini diikuti oleh enam belas peserta dari lima banjar yang ada di Desa Landih. Para ibu hamil mendapatkan pembekalan langsung dari tenaga kesehatan Puskesmas Bangli Uttara dan bidan Desa. Materi yang disampaikan dalam ...

Landih, Senin (5/5/2025) bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih, Sekretaris Desa Landih didampingi oleh Kasi Pelayanan selaku PKA dan Bhabinkantibmas  menyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Jumalh BLT Desa sebesar Rp 300.000 diberikan untuk masing-masing Keluarga Penemerima Manfaat (KPM) tiap bulannya. BLT yang disalurkan adalah BLT untuk bulan Mei (Tahap V). BLT Dana Desa diberikan kepada 4  KPM, 3 KPM dari Banjar Dinas Palaktiying dan 1 KPM dari Banjar Dinas Buayang.  KPM dari Banjar Dinas ...

Landih, (Rabu 30/4/2025) Bertempet di Ruang Pertemuan Kantor Desa BPD Landih menggelar Musdes untuk Evaluasi dan Pemuktahiran Indeks Desa Tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa  dan Pendamping Desa. Indeks Desa bukan hanya angka, tapi cerminan kondisi riil di masyarakat. Dengan data yang akurat dan musyawarah yang inklusif, kita bisa menyusun program yang tepat sasaran. Berdasarkan hasil musyawarah, ditemukan beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki terutama di akses terhadap layanan dasar masyarakat yang ...

Landih, Senin (14/4/2025) bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih, Sekretaris Desa Landih   didampingi oleh Kasi Pelayanan selaku PKA, Babinsa dan Bhabinkantibmas  menyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Jumalh BLT Desa sebesar Rp 300.000 diberikan untuk masing-masing Keluarga Penemerima Manfaat (KPM) tiap bulannya. BLT yang disalurkan adalah BLT untuk bulan April (Tahap IV). BLT Dana Desa diberikan kepada 4  KPM, 3 KPM dari Banjar Dinas Palaktiying dan 1 KPM dari Banjar Dinas Buayang.  ...

Landih, – Jumat (11/4/2025) bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Desa Landih BPD Landih menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Musdes ini dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat serta BPD Landih. Musdes di buka oleh Keta BPD Landih I Nengah Diana. Ketua BPD mengatakan penyelenggaraan Musdes perubahan di awal tahun ini dilaksanakan kerena adanya perubahan prioritas anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN dan adanya pengurangan ...

Pemerintah Desa Landih menggelar Musyawarah Dusun (Musdus) dalam rangka penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Penyesuaian ini akibat perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebagai mana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dimana poin pentingnya penambahan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Penambahan jabatan ini mengakibatkan Pemerintah Desa harus menyesuaiakan RPJM yang sudah disusun sebelumnya. Untuk mengakomodir kebutuhan, permasalahan, ...